SEdXx5lkiVZf4jiMtlFWfVgHxR2UbYmUAP1TopcR
Reformasi Politik Menuju Politik Adiluhung

Reformasi Politik Menuju Politik Adiluhung

Sekarang ini, kita menyaksikan adanya kehendak yang sangat kuat dari masyarakat untuk mengadakan perubahan, dalam rangka menciptakan kehidupan politik yang lebih baik di masa-masa mendatang.

Pemerintah pada era reformasi ini yang dibentuk dengan komitmen meningkatkan keadilan sosial dan politik, ternyata masih belum dapat memenuhi komitmen tersebut. Karena, pada dasarnya demokrasi di Indonesia merupakan sesuatu yang masih harus diperjuangkan terus menerus.

Reformasi politik dibutuhkan dalam rangka membentuk sebuah pemerintahan dan negara yang lebih baik di masa-masa mendatang. Ini disampaikan sebagai wujud dari rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, sebagai wujud dari sebuah komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa, dan sebagai wujud dari komitmen amar ma’ruf nahi mungkar.

Dalam rangka mereformasi politik di Indonesia kita memerlukan langkah-langkah baru yang dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Membumikan Tauhid Sosial

Tauhid adalah mengesakan Allah atau meyakini keesaan Allah (unity of godhead), menurunkan pengertian-pengertian ketauhidan, yaitu kesatuan penciptaan (unity of creation), kesatuan kemanusiaan (unity of mankind), kesatuan pedoman hidup berdasar agama wahyu (unity of guidance) dan akhirnya kesatuan tujuan hidup (unity of purpose of life).

“Tiada Tuhan kecuali Allah” mengandung makna bahwa Allah menjadi sumber seluruh kehidupan dan menjadi tujuan akhir pengabdian seluruh makhluk. Tauhid mengajarkan agar manusia berpegang teguh pada keesaan Allah sebagai tali yang kokoh dan tidak mengkompromikan kekuasaan Allah dengan kekuatan apa pun.

Tauhid menuntut pemurnian atau purifikasi keyakinan setiap orang beriman dengan jalan menjauhkan diri dari setiap gejala takhayyul, bid’ah dan khurafat (TBC) karena setiap gejala TBC berarti telah menjatuhkan martabat manusia ke lembah yang paling nista.

Tauhid yang jernih dan benar akan melahirkan kehidupan yang bersih, seimbang dan adil serta sejahtera. Sebaliknya bila tauhid itu telah terkena polusi syirik, kehidupan umat Islam akan mengalami degradasi dan degenerasi dalam segala bidang.

Namun jangan dilupakan bahwa tauhid juga menuntut ditegakkannya keadilan sosial, karena dilihat dari kacamata tauhid, setiap gejala eksploitasi manusia atas manusia merupakan pengingkaran terhadap persamaan derajat manusia di depan Allah. Secara demikian jurang yang menganga lebar antara lapisan kaya dan lapisan miskin yang selalu disertai kehidupan yang eksploitatif merupakan fenomena yang tidak tauhid, bahkan anti tauhid.

Untuk konteks Indonesia dewasa ini, bagi politisi, elit politik, di samping harus tetap memegang teguh tauhid aqidah, juga harus terus mempertajam tauhid sosial. Masyarakat Indonesia modern telah melahirkan fenomena monopoli dan monopsoni yang cukup meluas, konglemerasi yang cenderung bertentangan dengan keadilan sosial, dan pelebaran jarak antara lapisan kaya dengan lapisan miskin yang semakin jauh.

2. Akhlaqul Karimah: Pedoman dalam Politik Praktis

Seperti yang dijelaskan di atas dalam menegakkan tauhid seyogyanya menggunakan semangat amar ma’ruf dan nahi mungkar sebagai sumber dinamika dan kreatifitas, yakni menganjurkan kebajikan, mendorong kebajikan, sekaligus mencegah kejahatan atau kemungkaran.

Jika hal ini dapat dilakukan, maka sama halnya dengan melakukan sebuah rekonstruksi sosial agar tercapai kehidupan yang lebih baik di masa depan dibandingkan dengan yang ada sekarang ini. Sebagai rekonstruksi sosial, kegiatan ini mempunyai dua wajah yang selalu bersamaan yaitu amar ma’ruf nahi mungkar. Rekonstruksi sosial itu termasuk kehidupan berpolitik. Yang dilakukan dalam rangka amar ma’ruf nahi mungkar di bidang politik adalah langkah-langkah yang bermuatan moral etis, dengan kata lain selalu berambisi serta berharap penuh dalam rangka perebutan “jatah” kekuasaan. Apalagi kalau diingat bahwa esensi politik itu adalah konflik kepentingan. Seperti memperebutkan sejumlah kursi di parlemen atau mengincar jabatan-jabatan eksekutif maupun menuntut fasilitas di dalam melancarkan usaha-usaha pribadi yang ada, kaitannya dekat dengan birokrasi.

Artinya, dalam berpolitik kita harus mengedepankan akhlaqul karimah dengan melakukan langkah-langkah seperti: berusaha menjauhkan segala sesuatu yang bersifat individu, berpolitik demi untuk mengeruk keuntungan pribadi, kepentingan-kepentingan kelompok yang tidak pro pada kepentingan-kepentingan rakyat.

Kesimpulannya, bahwa kondisi perpolitikan Indonesia dewasa ini sudah sangat memprihatinkan kita semua. Yang walaupun juga tetap ada segelintir politisi yang masih tetap bergerak pada rel-rel yang benar. Tetapi mereka akan selalu tertutup dengan politisi-politisi busuk yang hanyak mengejar kepentingan pribadi dan kelompok saja.

Jadi konsep politik adiluhung-lah yang layak dapat digunakan dalam kancah perpolitikan nasional saat ini. Karena jika tidak (bukan tidak ada solusi konsep yang lain), persoalan Indonesia yang sangat kompleks ini tidak dapat terselesaikan sampai kapan pun.

Wallaahu a'lam bis shawaab
Baca Juga
SHARE

Related Posts

Subscribe to get free updates

4 comments

  1. Berakhlak dalam berpolitik itu jarang sekali kita jumpai. Krn kebanyakan melakukan black campaign

    ReplyDelete
    Replies
    1. Untuk itu, kita sebagai pemuda harus menjadi agent untuk menerapkan akhlak dalam berpolitik. Kita serukan kpd seluruh lapisan masyarakat tetap mengedepankan akhlak dlm berpolitik praktis

      Delete
  2. Satu sisi kita berharap banyak kepada para politisi kita akan adanya perubahan. Sayangnya, yang sering ditampilkan adalah politik nir nilai.
    Semoga kedepannya menjadi lebih baik.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Amin. Itu harapan kita semua Pak.

      Terima kasih Pak

      Delete

Post a Comment