SEdXx5lkiVZf4jiMtlFWfVgHxR2UbYmUAP1TopcR

Evaluasi dan Review PERDA di KSB


Sejak terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Tahun 2003 s.d. berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (sampai sekarang) telah banyak Peraturan Daerah (PERDA) yang ditetapkan oleh Pemerintah KSB. Namun, selama ini belum dilakukan evaluasi dan review atas keberlakuan PERDA yang telah ditetapkan tersebut.

Oleh karena itu, tidak adanya evaluasi dan review terhadap seluruh PERDA yang telah ditetapkan dan masih diberlakukan tersebut, menimbulkan pertanyaan dan masalah:

Kesatu, sampai Tahun 2016 belum diketahui secara pasti bagaimana efektifitas dan efisiensi dari PERDA yang telah diberlakukan tersebut.

Kedua, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 merubah Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berimplikasi pula terhadap turunan peraturan di bawahnya baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan sebagainya—yang melakukan penyusunan, harmonisasi dan sinkronisasi dengan berlakunya peraturan yang baru.

Artinya Pemerintah Pusat melakukan evaluasi dan review kembali terhadap seluruh produk peraturan perundang-undangan yang sebelumnya ditetapkan—agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Sementara itu, di KSB sampai saat ini belum dilakukan evaluasi dan review, apakah PERDA yang masih berlaku tersebut masih sinkron dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Ada kesan yang muncul dan kecenderungan Pemerintah Daerah c.q. Bagian Hukum “memproduksi” PERDA sebanyak mungkin, namun PERDA yang dilahirkan tersebut terkadang seringkali tidak berdasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas pengembangan PERDA yang dibutuhkan daerah. Bahkan secara umum produk PERDA yang dilahirkan adalah copy-paste dari Kabupaten/Kota lainnya. Sebab, mustahil dalam satu masa sidang Program Legislasi—pengajuan dan pembahasan RANPERDA usulan eksekutif, dalam jangka waktu yang sangat singkat dapat menghasilkan belasan bahkan terkadang puluhan PERDA.

Evaluasi dan review PERDA perlu dilaksanakan untuk memastikan apakah PERDA yang saat ini masih relevan untuk digunakan atau memang perlu dilakukan penyesuaian, pencabutan, penyusunan produk baru dan sebagainya.

Apa manfaat dari evaluasi dan review PERDA? Multiplayer effect dengan meningkatnya kualitas PERDA maka dampaknya adalah adanya peningkatan tata pemerintahan yang baik di daerah. Tata pemerintahan yang baik memiliki implikasi yang luas terhadap sistem ekonomi, sosial, politik dan budaya-hukum.

Di antaranya adalah (1) pada aspek ekonomi, adalah memberikan jaminan sistem dan kelangsungan ekonomi yang kondusif, fair dan adil. Sehingga, divestasi daerah dan daya saing daerah semakin meningkat. Peningkatan ini akan mendongkrak ekonomi masyarakat setempat—sehingga ekonomi lokal dapat tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya nanti dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. (2) aspek sosial, PERDA sebagai aturan perilaku sosial masyarakat dan pemerintah—melalui PERDA yang berkualitas, diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah sosial baik dalam lingkup pemerintahan dan masyarakat. Kehadiran PERDA yang berkualitas, juga memberikan dampak bagi perubahan sosial ke arah yang lebih konstruktif, sehingga tata sosial dapat lebih maju. (3) aspek politik, sebagai sebuah produk politik, sekaligus landasan untuk mengatur politik—PERDA yang berkualitas dapat memperbaiki tatanan sistem politik yang carut-marut, mengurangi dominasi kekuasaan, abuse of power, korupsi dan sebagainya. Sehingga bangunan politik lebih menjadi demokratis. (4) aspek hukum, melalui PERDA yang berkualitas, kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum lebih terjamin. Sehingga, penegakan hukum dapat lebih terjaga.

Wallaahu a'lam bis shawaab
Related Posts
SHARE

Related Posts

Langganan Artikel Terbaru

3 comments

  1. Terlalu banyak PERDA yg dibuat di daerah. Sehingga banyak juga yg dilanggar dan tdk efektif

    ReplyDelete
  2. Review PERDA memang sangat diperlukan krn sdh banyak PERDA yg sdh kadaluarsa atau tdk relevan lg.

    ReplyDelete
  3. Untuk itu sangat diperlukan adanya Evaluasi dan Review terhadap semua PERDA yang ada di daerah

    ReplyDelete

Post a Comment